Amandemen Undang-undang Dasar 1945

UUD (undang-undang Dasar) 1945 merupakan aturan yang menduduki hirarki tertinggi dalam hukum di Indonesia dimana Undang-undang ini meriupakan payung hukum dari segala aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif Indonesia. Pengesahan Undang-undang Dasar 1945 dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan telah mengalami beberapa amandemen sebanyak 4 kali hingga saat ini. Seperti yang kita ketahui hukum itu bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman sehingga perubahan dalam Undang-undang Dasar 1945 disesuaikan dengan apa yang seharusnya berlaku agar Undang-undang tersebut relevan dan sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia dimana berpedoman oleh pancasila.

presentasi-uud-1945-2-638

UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali yamg terjadi mulai dari tahun 1999 sampai 2002 dimana telah merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perlu kita ketahui sebelum dilakukan amandemen UUD 1945 terdiri dari beberapa bagian yakni pembukaan, batang tubuh, serta penjelasan yang dimana di dalam batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 65 ayat. Kemudian dan setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali perubahan terjadi secara signifikan yakni batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.

Latar Belakang yang Mendorong  Terjadinya Amandemen Undang-undang Dasar 1945

uud.jpg

Hal yang mendorong terjadinya amandemen Undang-undang Dasar 1945 berawal dari masa orde baru pada tahun 1998 dilakukannya amandemen dimana pada orde baru kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR (Majelis Perwakilan Rakyat)  yang padahal seharusnya dalam demokrasi Indonesia rakyatlah yang mendapat kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam memberikan aspirasi untuk menjalankan pemerintahan. Kontra yang muncul dalam mendorongnya amandemen UUD 1945 karena banyak pasal-pasal dalam aturan tersebut yang terlalu lemah sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Amandemen yang terjadi selama ini hingga 4 kali perubahan dimana terjadi pada beberapa periode yakni;

  1. Terjadi pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dimana perubahan tersebut dilakukan pada Sidang Umum MPR (1999)
  2. Terjadi pada tanggal 7 sampai 18 agustus 2000 yang merupakan perubahan kedua yang dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR (2000)
  3. Terjadi pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 yang merupakan perubahan ketiga dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR (2001)
  4. Terjadi pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 yang merupakan perubahan keempat dilakukan di dalam Sidang Tahunan MPR (2002)

Dalam 4 tahapan amandemen Undang-undang Dasar 1945 merupakan sebuah pergantin haluan konstitusi dan sangat berpengaruh bagi jalannya pemerintahan Indonesia dimana masih banyak ketidaksempurnaan pasal-pasal dan masih banyak pasal yang belum men dukung keinginan rakyat dimana dalam UUD 1945 yang awal belum mencakupi Hak Warga Negara yang diakomodir dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

UUD4

Pasal-Pasal yang diamandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945

Dalam amandemen pertama pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 terjadi perubahan atau penyempurnaan pasal-pasal berikut;

  1. Pasal 5
  2. Pasal 7
  3. Pasal 9
  4. Pasal 13
  5. Pasal 14
  6. Pasal 15
  7. Pasal 17
  8. Pasal 20
  9. Pasal 21
  10. Pranata luar

tanggal 7 sampai 18 agustus 2000 yang merupakan perubahan kedua dimana terjadi amandemen pada beberapa pasal sebagai berikut;

  1. Pasal 18
  2. Pasal 18A
  3. Pasal 18B
  4. Pasal 19
  5. Pasal 20
  6. Pasal 20A
  7. Pasal 22A
  8. Pasal 22B

BAB IXA WILAYAH NEGARA

  1. Pasal 25E

10 BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

  1. Pasal 26
  2. Pasal 27

11 BAB XA HAK ASASI MANUSIA

  1. Pasal 28A
  2. Pasal 28B
  3. Pasal 28C
  4. Pasal 28D
  5. Pasal 28E
  6. Pasal 28F
  7. Pasal 28G
  8. Pasal 28H
  9. Pasal 28 I
  10. Pasal 28J

BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

  1. Pasal 30
  2. BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
  3. Pasal 36A
  4. Pasal 36B
  5. Pasal 36C

tanggal 1 sampai 9 November 2001 yang merupakan perubahan ketiga dimana terjadi amandemen pada beberapa pasal sebagai berikut;

  1. Pasal 1
  2. Pasal 3
  3. Pasal 6
  4. Pasal 6A
  5. Pasal 7A
  6. Pasal 7B
  7. Pasal 7C
  8. Pasal 8
  9. Pasal 11
  10. Pasal 17

BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

  1. Pasal 22C
  2. Pasal 22D

BAB VIIB PEMILIHAN UMUM

  1. Pasal 22E
  2. Pasal 23
  3. Pasal 23A
  4. Pasal 23C

BAB VIIIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

  1. Pasal 23E
  2. Pasal 23F
  3. Pasal 23G
  4. Pasal 24
  5. Pasal 24A
  6. Pasal 24B
  7. Pasal 24C

tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 yang merupakan perubahan keempat dimana terjadi amandemen pada beberapa pasal sebagai berikut;

  1. Pasal 2
  2. Pasal 6A
  3. Pasal 8
  4. Pasal 11
  5. Pasal 16

BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

  1. Pasal 23B
  2. Pasal 23D
  3. Pasal 24

BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

  1. Pasal 31
  2. Pasal 32

BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

  1. Pasal 33
  2. Pasal 34
  3. Pasal 37

ATURAN PERALIHAN

  1. Pasal I
  2. Pasal II
  3. Pasal III

ATURAN TAMBAHAN

  1. Pasal I
  2. Pasal II

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 merupakan salah satu tuntutan reformasi yang terjadi pada yahun 1998 dimana memberi kekuasaan penuh pada MPR dan kekuasaan yang sangat besar dipegang oleh Presiden selaku pemimpim pemerintahan. Amandemen yang dilakukan bertujuan untuk menyempurnakan Undang-undang sebelumnya dimana lebih mengedepankan Kedaulatan rakyat, Hak Asasi Manusia, Hak Warga Negara, pembagian kekuasaan, dan Demokrasi dimana sebagai media penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan aspirasi rakyat.

Karena perlu kita ketahui Indonesia sudah melewati 4 periode yang mendorong adanya perubahan pada Undang-undang Dasar yakni bermula pada periode berlakunya Konstitusi RIS 1949-1950 dimana bentuk Negara Indonesia dinyatakan sebagai Negara federasi dan selanjutnya telah disempurnakan dalam amandemen UUD 1945 bahwa Indonesia berdiri sebagai Negara Kesatuan. Selanjutnya pada periode UUDS 1950 yang memberlakukan sistem demokrasi parlementer yang dimana sering disebut sebagai demokrasi liberal namun halk tersebut telah diubah dalam amandemen UUD 1945 dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan pancasila sebagai pedoman haluan bangsa.

Periode ketiga yakni kembalinya UUD 1945 pada tahun 1959-1966 dimana dalam periode ini terjadi tarik ulur antara kepentingan politik sehingga telah gagal melahirkan Undang-Undang Dasar baru sehingga masuk pada periode selanjutnya yakni periode UUD 1945 pada masa orde baru terjadi pada tahun 1966-1998 dimana menyatakan bahwa pemerintah akan menjalankan nilai-nilai pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan semurni-murninya dan dengan konsekuen. Periode selanjutnya yakni periode yang terjadi pada tahun 1998-1999 yang dikenal sebagai masa transisi dimana masa presiden soeharto dilengserkan dan digantikan oleh presiden habibie. Dan kemudian masuklah periode amandemen Undang-undang Dasar 1945

Pencarian Terkait:

Tags: #Indonesia #negara #UUD1945

Pengertian Bangsa dan Negara Menurut Para Ahli
Pengertian Bangsa dan Negara Menurut Para Ahli
Saat ini ada banyak sekali para ahli
Yuk Cari Tahu tentang Pengertian Warga Negara !
Yuk Cari Tahu tentang Pengertian Warga Negara !
Pengertian warga negara pada dasar nya sangat
Apa saja unsur – unsur Negara itu?
Apa saja unsur – unsur Negara itu?
Suatu kelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu
Macam Macam Program Bela Negara di Indonesia
Macam Macam Program Bela Negara di Indonesia
Program bela negara merupakan program khusus yang

Comments are closed.

Must read×

Top